Kubu Prabowo ingin debat capres dikampus, UU halau debat capres-cawapres dikampus

Sebelumnya sudah kita ketahui bersama bagaimana kubu dari paslon nomor urut 02 terus memberikan usulan aneh bin nyentrik.

Dibulan Agustus dulu mereka pernah mengusulkan agar debat capres-cawapres menggunakan bahasa Inggris. Yang dibalas dengan usulan debat menggunakana bahasa Arab oleh kubu Jokowi.

Kini kubu Prabowo kembali mengusulkan agar debat capres-cawapres digelar dikampus-kampus agar dapat dinilai secara objektif oleh kalangan akademisi.

Secara umumnya debat capres-cawapres digelar dihotel dan gedung pertemuan akbar dan dihadiri oleh para simpatisan juga pendukung kedua kubu.

Terbaru Prabowo kini mengusulkan agar debat capres bisa dilaksanakan dikampus saja. Jadi biar dinilai oleh para akademis dan mahasiswa.

Hal tersebut sebelumnya diutarakan oleh Koordinator Juru Bicara Badang Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Nah mereka yang menguji, daripada capek-capek mengundang panelis dan sebagainya. Kami mengusulkan ke KPU bahwa debat idealnya digelar di kampus saja, kemudian pesertanya akademisi dan mahasiswa saja,” kata kata Dahnil dalam keterangannya, Minggu, 21 Oktober 2018.

“Biar yang menelanjangi, yang mengulik itu para dosen-dosen dan akademisi dan mahasiswa ketimbang nanti debat di hotel terus ngundang pendukung, ngundang suporter itu menertibkannya juga susah, berisik teriak-teriak. Kan yang paling penting TV live kemudian enggak ada berisik-berisik,” kata Dahnil.

Lihat Juga : Kembali dipersoalkan, kali ini Prabowo ingin debat capres dikampus

Debat capres-cawapres dikampus terganjal UU

Debat capres-cawapres dikampus terganjal UU

Meski tampaknya ide yang brilian dan menarik untuk dilakukan, tapi tampaknya hal tersebut tidak akan dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Pertama karena persoalan debat capres pemilu 2019 yang sudah mendekati batas waktu deadline yaitu Januari 2019.

Kedua karena debat capres-cawapres ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada pasal 280 ayat 1 huruf h, yang menyebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

“Cuma memang saya enggak tahu soal aturan bagaimana. Saya kira harus didiskusikan karena itu di undang-undang pemilu tidak dibolehkan.

Tetapi kami setuju kami mendukung dan kami sangat ingin jangan hanya capres tapi juga tim boleh berdebat hal-hal yang sektor-sektor yang perlu kita perdebatkan supaya kita kaya gagasan,” papar Karding.