Wacana penghapusan UN pertama kali diangkat oleh Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno yang berniat ingin menghapus Ujian Nasional (UN).
UN sebagai mana kita ketahui adalah tolak ukur dan tahapan terakhir yang harus dilalui pelajar di Indonesia untuk mengukur keberhasilan pelajar tersebut dalam mengenyam pendidikan.
Ujian nasional ini seperti dikatakan oleh Ace Hasan Syadzily bahwa jangan membawa pendidikan keranah politik demi meningkatkan elektabilitas.
Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf melanjutkan bahwa sebenarnya wacana ini sebenarnya sudah ada pada zaman bapak Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak direalisasikan karena sangat tidak masuk akal.
Terlebih penghapusan UN ini berarti mengorbankan kualitas pendidikan dan SDM generasi selanjutnya hanya demi elektabilitas.
“Justru UN ini sebagai upaya kita memiliki standar kompetensi lulusan siswa secara nasional. Bagaimana mungkin kita akan memiliki daya saing kalau kita tidak memiliki standar kompetensi kelulusan siswa, yang memang secara nasional dijadikan parameternya,” ungkap Ace.
“Tapi yang sangat penting adalah bagaimana peserta didik memiliki standar kelulusan kompetensi yang bersifat nasional,” tambahnya.
Standar kelulusan ini secara tidak langsung menjadi pemerataan kemampuan, kompetensi yang bersifat nasional sehingga ada sebuah standar ditingkat pendidikan.
“Kami tentu tidak ingin UN dihapuskan karena semata-mata alasan seperti disampaikan Sandi,” pungkasnya.
JK : Bahaya bila UN dihapus
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberikan penilaiannya atas pernyataan penghapusan UN oleh Sandiaga Uno. Dikatakan oleh JK usul yang dikeluarkan oleh Sandiaga sangat berbahaya.
“Jadi kalau mau dihapuskan, itu berbahaya, justru itu untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada,” kata JK di Kantor Wapres di Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2019.
JK menjelaskan kalau Ujian Nasional memiliki hubungan dengan Undang-Undang Pendidikan yakni sebagai bagian dari evaluasi tingkat pendidikan diseluruh daerah Indonesia.
“Karena di UU itu pemerintah harus secara teratur mengevaluasi. Salah satu cara evaluasi ya lewat ujian. Evaluasi gimana bahwa di sini daerahnya baik, daerah sini rendah, tanpa Ujian Nasional,” ujar JK.
Menjawab usulan Sandi tentang penelusuran bakat dan minat sendiri bukan hal baru lagi. Tapi kenyataan dilapangan bahwa hal tersebut akan sulit dilaksanakan.
Setiap tahunnya setidaknya ada 5 juta siswa yang akan perlu ditelusuri bakat dan minatnya.
“Berapa siswa tiap tahun? 5 juta. Gimana bisa Anda (mengukur) bakatnya 5 juta orang tiap tahun,” kata JK.
Baca Juga: Sindir kubu Jokowi, Sandiaga pamer KTP