Kurang rasanya bila dalam pemilihan umum tidak diberikan bumbu agama. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar masyarakat umat memilih calon presiden yang perjuangkan Islam.
Hal ini dinyatakan oleh Din Syamsuddin selaku Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Din mengatakan kalau umat Islam harus cerdas dalam memilih capres-cawapres.
Pemimpin harus dipilih dalam kategori wajar yaitu subjektif sesuai kepentingan umat Islam.
“Baik legislatif dan eksekutif, calon presiden dan calon wakil presiden yang secara sejati memperhatikan, memedulikan, dan memperjuangkan kepentingan Islam dan umat Islam,” ujar Din di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.
Menurut Din, MUI secara objektif juga meminta umat Islam memilih pemimpin yang diyakini dapat membawa kemajuan. Hal ini sesuai dengan amanat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
” ujar Din di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.
Kriteria pemimpin Islam
Dalam memilih pemimpin, Din mengatakan umat Islam juga memiliki kriteria yang harus dipenuhi dan salah satunya adalah memperjuangkan kepentingan Islam.
MUI pun mengimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam agar memiliki literasi politik sebab literasi ini dapat membuat warga dan umat tak sembarangan memilih pemimpin.
“Jadi bukan sekedar memilih untuk memilih dan apalagi memilih tanpa tujuan. Tapi memilih berdasarkan ilmu, kecerdasan politik dan dengan hati, sanubari, serta qalbu karena itu ajaran agama,” kata Din.
Dalam pilpres 2019 MUI tidak mendukung salah satu paslon karena MUI merupakan lembaga keagamaan dan juga mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada umat.
“MUI sebagai lembaga keagamaan akan terus bertausiyah, dalam amar maruf nahi mungkar menyampaikan pesan-pesan khususnya dari agama Islam,” ucapnya.
Dalam pemilu kali ini MUI juga meminta agar umat Islam terus menguatkan persatuan dan kesatuan.
Wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI, Didin Hafidhuddin umat Islam tidak boleh terpecah karena memiliki pilihan paslon yang berbeda.
“Perbedaan pilihan tidak boleh menyebabkan rusaknya ukhwah Islamiyah. Tidak boleh terganggu hanya karena pesta demokrasi lima tahun sekali ini,” tuturnya.
MUI: ulama jangan umbar Provokasi
Sebelumnya MUI telah menggelar rapat tertutup dengan tema pemilu 2019. Rapat ini menghasilkan beberapa poin terkait agenda umat islam dalam pemilu mendatang.
“Kami mencatat ada 8 kesimpulan dari dialog siang hari ini, diantara pimpinan Dewan Pertimbangan MUI dan anggota,” ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidhuddin di kantornya, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019.
Didin mengungkapkan setidaknya ada 8 poin dari hasil rapat tersebut menyatakan MUI adalah sebagai berikut:
- MUI menyatakan prihatin kepada kondisi kebangsaan dan keumatan yang rentan perpecahan
- MUI meminta kepada bangsa, pemimpin dan tokoh untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan.
- MUI berharap agar umat Islam terus menguatkan persatuan dan kesatuan.
- MUI dan lembaga serta jajarannya akan terus menguatkan persatuan dan kesatuan.
- MUI akan menempatkan diri sebagai rumah besar umat Islam.
- Mui mempersilahkan umat Islam untuk memiliki literasi politik.
- MUI berharap kepada KPU dan Bawaslu dan Polri berlaku jujur dan adil kepada semua pihak.
- MUI meminta umat Islam selalu berdoa kepada Allah SWT agar memberi Indonesia pemimpin yang terbaik, amanat, cerdas dan jujur.
Lihat juga : Sindir polisi, PKS Tantang polisi ungkap dalang Indonesia Barokah