Kubu Prabowo meminta agar KPU tetap netral dan transparan dalam merilis data terbaru mengenai data pemilih tetap (DPT). Sewajarnya KPU transparan soal data pemilih ganda yang mereka temukan.

Baru-baru ini kubu Prabowo menemukan kejanggalan dan kecurangan karena ditemukan 1.6juta potensi data pemilih ganda.

Hal ini sangat merugikan dan merusak citra demokrasi di Indonesia. Tim sukses pasangan Calon Presiden nomor urut 02 kembali menemukan adanya potensi pemilih ganda.

Sebanyak 1.6juta data pemlih ganda telah diserahkan kubu Prabowo kepada Komisi Pemilihan Umum.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani telah menyerahkan data ganda yang mereka temukan kepada KPU.

“Dari data yang kami terima, kami masih temukan 1.686.837 potensi ganda,” ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis malam, 13 Desember 2018.

Muzani mengatakan potensi data ganda ini dari data pemilih tetap hasil perbaikan ke-1. Namun empat digit angka nomor induk kependudukan pada data tersebut masih ditutupi bintang.

“DPTHP-1 KPU telah menyerahkan 186.832.449, itu kami terima meskipun empat angka NIK masih ditutup. Apakah mungkin (potensi ganda) karena masih ditutup empat angka NIK,” katanya.

Penutupan NIK dengan alasan privasi tersebut tidak dapat diterima karena disisi lain ini bisa digunakan untuk menggandakan data pemilih tetap.

Proses ganda terbesar ada didaerah Jawa dan karena ini berdekatan maka ia meminta KPU kembali mengecek data tersebut.

“1,6 juta, itu terbesar ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Setiap provinsi ada. Potensi itu apakah benar atau tidak, kami sudah serahkan oleh KPU untuk dicermati. Kami juga akan mengecek itu besok (hari ini), di kantor ini apakah benar atau tidak,” tutur Muzani.

Ahmad Muzani desak KPU transpara soal DPT

Ahmad Muzani desak KPU transparan soal DPT

Atas temuanya tersebut Muzani pun terlihat sibuk bolak-balik kekantor KPU untuk melakukan pengecekan dengan cepat.

Muzani awalnya datang meminta KPU memeriksa data tersebut lalu mendapat undangan untuk mengecek data tersebut bersama-sama.

“Rapat ini rapat pendahuluan dari rapat yang akan direncanakan oleh KPU pada tanggal 16 Desember, untuk mengambil keputusan penetapan DPT tahap ketiga,” ujar Muzani di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis malam, 13 Desember 2018.

Muzani membeberkan alasannya bahwa ia ingin memastikan semua warga negara memiliki hak pilih dan bisa memilih terutama di pemilu 2019 kelak.

“Tidak ada yang tercantum lebih dari satu kali. Orang yang sama tapi namanya beda, orang yang sama tapi alamat beda. Atau orang yang mati dihidupkan,” katanya.

Cek Juga : Data pemilih tetap stagnan, kubu Jokowi minta penjelasan

Pengecekan bersama oleh Ketua KPU

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu data tersebut lalu memprosesnya.

KPU juga akan bersama-sama melakukan pengecekan dengan membuka seluruh NIK pada data pemilih.

“Besok (hari ini) kami akan tetap menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan malam ini (Kamis malam), besok (hari ini) KPU juga akan membuka diri, membuka data untuk bisa dicermati dan dilihat bersama-sama antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu,” kata Arief.