Korban gempa zarah minimarket, Pemerintah : Kita Bayar

Pagi ini sejumlah video menunjukkan penzarahan yang dilakukan oleh korban gempa Palu dibeberapa minimarket. Korban gempa zarah minimarket

Rupanya tindakan tersebut telah aminin oleh pemerintah. Bekerjasama dengan outlet minimarket nasional Indomaret dan Alfamart, korban gempa diperbolehkan mengambil barang minimarket ditempat lokasi gempa.

Langkah ini diambil sebagai pertolongan pertama untuk mencukupi kebutuhan pokok para korban gempa Palu.

Pemerintah sudah mengizinkan dan berjanji akan membayar ganti rugi dari barang yang diambil tersebut.

“Kita sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomaret itu sudah bisa diambil barang barangnya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Palu, Minggu (30/9/2018).

Keputusan berat dan kontroversial ini diambil setelah pemerintah khawatir akan tercukupinya kebutuhan masyarakat korban gempa tersebut.

Mendagri, Tjahjo Kumolo sendiri sudah mengiyakan tindakan pengambilan barang tersebut yang mana akan dibayar oleh pemerintah.

“Kami sudah tinggalkan kartu nama dan kami akan bayar itu semua,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Menko Pulhukam Wiranto dilokasi kejadian, Keputusan berat ini diambil setelah terjadi penjarahan diberbagai lokasi setelah gempa mengguncang kota Palu pada Jumat 28 September 2018.

“Ada satu kebijakan yang boleh ambil, dibayar oleh pemerintah. Jadi seperti itu mendapatkan air minum dan sebaginya,” ujar Wiranto.

Baca Juga : Gerak cepat, Tim Pemenangan Jokowi gelar galang dana bencana gempa tsunami Palu

Menutup aib bangsa

Korban gempa zarah minimarket, Pemerintah : Kita Bayar Menutup aib bangsa

Sebelum dizinkan pengambilan barang – barang minimarket memang tampak beredar luas video penjarahan ditoko disosial media.

Langkah ini diambil pemerintah mungkin adalah untuk mentutup aib bangsa dimana masyarakat belum dewasa dan tidak bisa menahan diri, hawa nafsu dan tetap tenang ketika ada bencana.

Penutupan aib bangsa ini memang harus dilakukan untuk tetap menjaga image bersih Indonesia dimata dunia.

Apalagi ditahun politik pilpres 2019 semakin dekat, pemerintah jelas ingin mengambil langkah cepat agar bisa menjadi nilai tambah bagi kubu petahana untuk dapat melanjutkan pemerintahan di periode kedua.

Pembayaran barang jarahan dengan mengatasnamakan memenuhi kebutuhan korban gempa bisa menjadi kontroversi baru juga ladang korupsi baru ditubuh pemerintah yang masih belum bersih sepenuhnya.

Penjaran Korban Gempa Tsunami Palu