Baru-baru ini Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo baru memperkenalkan kartu sakti baru dalam konvensi rakyat kemarin kartu tersebut ialah kartu Prakerja. Kartu prakerja ini dinilai sebagai bentuk baru politik uang dari kandidat pilpres petahana,
Menyebar hoak dan memberi uang dan nasi bungkus ketika kampanye sudah merupakan hal kuno dan sudah lama ditinggalkan, kini telah muncul cara baru mendulang suara pilpres nanti yaitu kartu Prakerja.
Kartu prakerja adalah kartu dimana para pencari kerja sudah bisa menerima upah gaji atas kemampuan atau skill yang dimilikinya bahkan sebelum individu tersebut mendapatkan pekerjaan.
Keluarnya kartu ini ketika menjelang debat pilpres putaran ketiga dan pemilih umum nanti diyakini sebagai salah satu bentuk politik uang kemasan baru.
Kartu Prakerja baru ini pun menjadi kontroversi baru dalam dunia perpolitikan tanah air hingga menyebabkan Calon Presiden Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto sudah membenarkan laporan tersebut dan mengatakan bahwa laporan tersebut tidak tepat karena yang dilakukan oleh jagoannya bukanlah politik uang.
“Bukan sama sekali. Karena itu kebijakan yang sejak awal dari menjadi wali kota, Pak Jokowi sudah menjalankan kebijakan tersebut,” kata Hasto di Meulaboh, Aceh, Kamis (7/3/2019).
Hasto mengaku tidak ambil pusing dengan laporan tersebut karena memang kartu tersebut adalah program kerja Jokowi-Ma’ruf Amin lima tahun kedepan apabila terpilih kembali nanti.
Kartu Prakerja ini murni adalah program kerja dan dibuat untuk mensejahterakan rakyat, tidak ada maksud politik uang dari awal.
“Siap kita jalankan, karena menjadi pemimpin harus mengambil resiko untuk kepentingan bangsa dan negara,” tandas Hasto
Sebelumnya Tim Advokat Indonesia Bergerak, menuding Jokowi telah melakukan praktik politik uang dan melaporkan hal ini ke Bawaslu. Hal ini karena peserta pemilu dilarang menjanjikan apapun kepada peserta kampanye.
Sistem kartu Prakerja Jokowi
Untuk menjawab keraguan dan memberikan kejelasan kepada masyarakat Jokowi sendiri telah memberi penjelasan beberapa waktu yang lalu pada konvensi rakyat.
Jokowi mengatakan bahwa kartu ini dikhususkan bagi para pemuda-pemudi lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi dan politeknik.
Kartu ini sengaja dibuat agar para lulusan tersebut mampu bersaing dan bertahan lebih lama ketika sedang mencari kerja yang semakin sulit dizaman ini.
“Mengenai kartu pra kerja, kartu ini kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi agar bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan,” jelas Jokowi.
Para pemegang kartu ini sebelum mendapatkan kerja, akan mendapatkan pelatihan hingga dapat meningkatkan kemampuan dan memenuhi syarat kerja yang semakin tinggi. Pelatihan ini tidak hanya digalakkan didalam negeri saja tapi diluar negeri juga berlaku.
“Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi yang bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja,” ucap dia.
Para pemegang kartu ini nantinya selain dibelaki skill mumpuni juga akan diberikan gaji hingga para pemegang kartu mendapatkan pekerjaan. Gaji tersebut pun menjadi tudurhan atas politik uang.
“Kalau belum dapat pekerjaan kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji gitu. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan,” kata Jokowi disambut tepuk tangan dari para relawan.
Kartu Prakerja, apakah mungkin ?
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa kartu prakerja yang dijanjikan oleh Jokowi adalah program nyata yang sudah timbang dan dihitung jauh-jauh hari.
Kartu prakerja bukanlah semata untuk mendulang suara menjelang pilpres.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yang menilai program kartu sakti Jokowi tidak masuk akal. Hal ini dinyatakan Fahri karena dirinya ragu kas negara bisa membiayai program ini.
“Kebijakan Kartu Prakerja ini sangat bisa dilakukan kalau kita memiliki political will disertai politik anggaran yang berorientasi pada pengembangan SDM yang berkualitas,” kata Ace dalam keterangannya, Kamis (7/3).
“Jadi Bung Fahri Hamzah jangan dulu pesimistis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus optimistis untuk menciptakan SDM yang berkualitas,” imbuhnya.
“Dengan kartu prakerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur,” ucapnya.
Kedua, skema dengan menggandeng swasta yang butuh tenaga kerja trampil siap pakai. Dunia usaha dan industri akan dilibatkan.
“Dengan demikian, Kartu Prakerja ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri,” ucap Ace.
Baca Juga: Bila terpilih lagi, Ini deretan program yang bakal dilanjutkan Jokowi