Kampanye Videotron Jokowi terbukti bersalah, timses jokowi cari alasan, timses lawan ingin hukum pidana

Setelah terbukti bersalah atas iklan kampanye mereka melalui billboard videtron dibeberapa titik di Jakarta seperti pada pemberitaan kita sebelumnya mengenai Jokowi diputuskan bersalah atas iklan kampanye Videotron

Kini kedua kubu timses dari paslon capres-cawapres kembali saling serang atas keputusan dari kasus tersebut, terlebih Bawaslu belum memberikan sanksi terkait tindakan tersebut.

Dari kubu pelaku Jokowi yang sudah ditetapkan bersalah dan melanggar aturan pemilu 2019 namun beberapa tidak terima dengan putusan tersebut dan mencari-cari alasan lain.

Sementara itu dari kubu oposisi mengatakan bahwa pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi yang jelas dan tepat sesuai undang-undang agar menjadi contoh bagi yang lain.

Jokowi terbukti bersalah, Timses salahkan pemilik Billboard

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Ma’aruf, Arsul Sani menjelaskan asal mula timnya memasang kampanye tersebut melalui Videotron adalah tidak benar.

Memang benar ada kita rencanakan tapi belum ada kesepatakan jadi pemilik papan iklan secara sepihak menayangkan iklan tersebut sebelum ada kesepakatan terjadi.

Arsul menambahkan belum ada harga jelas, pasti dan disepakati bersama tapi pemilik billboard tersebut malah memberikan pelayanan percobaan iklan Videotron tersebut.

Menurutnya demo iklan tersebut adalah bagian dari layanan mereka yang ingin memberikan percobaan agar kesepakatan segera terjadi.

“Pemasangan videotron itu tidak dilakukan oleh TKN. Jadi yang terjadi adalah ada pihak ketiga, pemilik billboard kontraktor. Dia ingin mengajukan penawaran kepada TKN untuk menjadi kontraktor pemasangan iklan di billboard pasangan Jokowi-Ma’ruf,” kata Arsul saat dihubungi, Jumat, 26 Oktober 2018.

“Biasa orang bisnis supaya kitanya benar-benar sama dia, sama mereka, ya sudahlah kasih servis dulu lah, gitu. Itu kasih servis lah, percobaan. Barangkali dengan cara itu kita benar-benar menjadi tertarik,” kata Arsul.

Sebenarnya hal ini tidak heran lagi karena sebagai calon client mereka pasti memberikan yang terbaik agar terjadi kesepakatan. Akan tetapi konten didalamnya sama sekali belum kita review dan belum ada persetujuan.

“Kalau di internal TKN harus melalui direktorat hukum dulu untuk memastikan itu ada pelanggaran kampanye apa enggak. Makanya tak heran dalam putusan Bawaslu yang dihukum bukan TKN dan TKD Jokowi-Maruf, karena memang bukan kami yang masang,” jelas Arsul.

Arsul pun mempersilahkan agar pemilik Billboard diberikan sanksi dan turut dihukum apabila TKN¬†Jokowi-Ma’aruf juga dihukum. Itulah makanya sampai saat ini belum ada sanksi jelas dari pihak Bawaslu.

“Kami ini belum pasang. Karena kalau soal pasang kami pasti akan tanya dulu ini boleh dipasang enggak? Yang enggak boleh di daerah-daerah mana,” kata Arsul.

Kampanye Videotron Jokowi, Harusnya ada pidana pemilu

Kampanye Videotron Jokowi, Harusnya ada pidana pemilu
Ferdinand Hutahaean

Sementara itu dari kubu oposisi, Anggota Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean sangat menyanyangkan sanksi pelanggaran videotron Jokowi-Ma’aruf karena seharusnya ada sanksi keras.

Salah satu sanksi keras dan berat contohnya adalah denda yang besar lalu dilanjutkan dengan pidana pemilu.

“Yang disayangkan adalah sanksi dari pelanggaran ini masih lemah. Mestinya ada sanksi yang lebih kuat dan membuat efek jera. Ini kita sayangkan, lemahnya sanksi,” kata Ferdinand saat dihubungi, Jumat 26 Oktober 2018.

“Ya mestinya ada sanksi keras, misalnya denda yang besar, atau bahkan jadi pidana pemilu,” kata Ferdinand.

Bukan menjatuhkan lawan tapi ini kan memang sudah terbukti bersalah dan yang menetapkan bersalah itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan memiliki bukti nyata kuat.

“Saya pikir putusan itu sudah benar dan tepat. Karena memang Jokowi-Ma’ruf tidak bisa membantah karena buktinya kuat,” kata Ferdinand.