Togelpemilu – Wacana terkait pemindahan Ibukota Indonesia kembali muncul kepermukaan setelah sebelumnya pada 29 April 2019 lalu Preisden Jokowi mengatakan niatnya untuk memindahkan Ibukota keluar Pulau Jawa. 3 kota ini jadi pilihan Jokowi.
Selesai mengutarakan niatnya untuk memindahkan Ibukota Indonesia, Jokowi pun menggelar rapat terbatas dikantor Presiden. Pada rapat tersebut Jokowi pun mendapatkan 3 opsi pilihan alternatif untuk diambil.
Pertama adalah Ibu kota tetap berada di Jakarta akan tetapi daerah seputaran Istana dan Monas akan dibuat khusus untuk kantor pemerintahan, kementrian dan lembaga.
Opsi kedua, pusat pemerintahan akan dipindahkan tetapi masih dalam radius 50 – 70 km dari Jakarta. dan
Alternatif terakhir adalah benar-benar memindahkan Ibukota keluar pulau Jawa seperti keinginan bapak Presiden Jokowi. Ibu kota pindah kekawasan Timur Indonesia.
Bila Jokowi mengambil keputusan opsi ketiga yaitu memindahkan pusat pemerintahan dan Ibu kota kekawasan Timur Indonesia, maka 3 kota dengan lokasi strategis layak sebagai kandidat Ibu kota Indonesia selanjutnya adalah.
3 kota kandidat Ibu kota Indonesia diluar Pulau Jawa:
- Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- Panajam, Provinsi Kalimantan Timur
Alasan pemindahan ibu kota
Pemindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan fakta bahwa pembangunan di Indonesia kian tak merata.
Seperti dikutip dari Kompas.com, pemindahan ibu kota ke wilayah lain hanya akan memindahkan pusat pemerintahan.
Di sana juga akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian.
Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Selain itu, kepentingan global juga menjadi alasan pemindahan Ibu Kota.
“Sebagai negara besar dalam menyongsong kepentingan kompetisi global,” ujar Jokowi, Senin (29/4/2019), dikutip dari Tribunnews.com.
Sementara itu, terkait kesiapan, Jokowi mengatakan butuh persiapan dari segi lokasi hingga pembiayaan.
Baca Juga: Kartu prakerja dan politik uang Jokowi
Ibukota pindah tak pakai dana APBN
Dinyatakan oleh Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika kalau benar terjadi pemindahan ibukota seperti keinginan Pak Presiden Jokowi maka proses pemindahan ini tidak akan memakai biaya dan dana dari APBN.
Bila dipikir lagi memang sangat tidak mungkin karena bila dipakai dengan cara dan usulan dari Bappenas dengan skema rightsizing dan non-rightsizing keduanya tetap memakan biaya ratusan milliar.
Lalu bagaimana memindahkan Ibukota tanpa biaya sama sekali ? Ahmad menambahkan kalau pemindahan Ibukota akan bersifat Multi Years. Jadi tidak sekaligus langsung diambil dari APBN tahun berjalan.
“Kalau dimungkinkan 0 persen dari APBN, Pak Presiden mengarahkan juga, kalau dimungkinkan bisa juga,” jelasnya saat ditemui, di Jakarta, Sabtu (4/5).
“Sekitar Rp 400 trilliun itu kan sangat sedikit diambil dari APBN. Karena skema-skema, misalnya keterlibatan Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan beberapa skema pasti akan dilakukan,” kata dia.
“Arahan Pak Presiden akan sangat sedikit diambil dari APBN. Dan itu bukan anggaran setahun. Itu multi years,” lanjut dia.
Bila kita hitung 20 persen porsi anggaran pemindahan Ibukota dari APBN maka jumlahnya tidak akan terlalu membebani APBN secara signifikan.
“APBN kita sekitar Rp 2.400 triliun mendekati Rp 2.500, ke depan akan terus berkembang. Kalau misalnya partisipasi APBN, asumsi saja 20 persen dari Rp 400-500 triliun, Rp 100 triliun untuk pemindahan ibu kota,” ujarnya.