Gila!!! Demokrat bersikeras usung 12 caleg mantan koruptor, Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean

Togelpemilu – Partai Demokrat masuk headlines media ternama setelah bersikeras ingin mengusung 12 anggota legislatif eks narapidana kasus korupsi.

Cukup menyedihkan karena berita ini datang dari partai Demokrat yang merupakan salah satu partai politik besar dan elit di Indonesia. Indonesia seakan tidak lagi punya putera – puteri terbaik untuk mengisi posisi anggota legislatif selain dari para mantan koruptor ini.

Meski begitu hal tersebut tidak akan bisa langsung dieksekusi oleh partai Demokrat karena mereka harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum.

Tolak ukur dari hal ini bisa merujuk kepada keputusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan atau tidak eks napi maju sebagai caleg.

“12 calon itu tetap akan ikut karena mekanisme aturan tetap harus kita ikuti. Kalau tidak mengikuti mekanisme aturan nanti kader kami berperkara dengan kami sendiri. Tidak boleh juga,” kata Kepala Divisi bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Kompas.com, Sabtu (15/9/2018).

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam PKPU No 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu No 7 tahun 2017.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal caleg eke koruptor menjadi Memenuhi Syarat (MS)

Dengan kata lain para mantan koruptor tersebut bisa kembali mendapat kedudukan sebagai anggota legislatif.

Ferdinand mengatakan bahwa bola ada pada tangan KPU apakah KPU akan segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung atau tidak.

Sebab dari pihak MA sendiri hanya memberikan tempo 90 hari kepada KPU untuk memutuskan apakah mantan eks narapidana korupsi bisa kembali menjadi caleg atau tidak.

Lihat Juga : Koruptor diizinkan nyaleg lagi

Deadline KPU

Dilain sisi KPU seakan dikejar tayang karena waktu penetapan caleg tetap (DCT) oleh KPU adalah pada 20 September mendatang nanti. Selain dari 2 pilihan diatas tadi KPU memiliki pilihan alternatif ketiga yaitu mengeksekusi keputusan MA untuk memperbolehkan mantan napi korupsi untuk menjabat sebagai caleg lagi setelah lewat tanggap 20 September setelah penetapan caleg tetap. Jadi aturan untuk memperbolehkan caleg narapidana korupsi baru bisa berlaku pada 2024 mendatang.

Ferdinand menambahkan bahwa 12 caleg yang merupakan eks napi koruptor tersebut adalah caleg ditingkat DPRD provinsi atau kabupaten/kota, bulan caleg tingkat DPRD RI.

“Kalau KPU mengambil langkah seperti itu, maka kami sudah siapkan penggantinya untuk 12 caleg itu,” kata Ferdinand.

Ferdinand juga memastikan dan memberikan jaminan bahwa tidak ada caleg Demokrat di tingkat DPRD RI yang bekas narapidana korupsi karena hal ini ditinjau langsung oleh bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kalau untuk caleg di tingkat II, pengawasan kami tidak sampai sejauh itu,” katanya.┬áDemokrat bersikeras usung 12 caleg mantan koruptor

Sementara itu untuk caleg ditingkat II, Ferdinand terlihat bungkam mungkin mereka tidak melakukan pengawasan bakal calon caleg secara menyeluruh.

Sementara itu KPU tetap meminta agar setiap Parpol di Indonesia untuk menjalankan pakta Integritas meskipun ada putusan MA.

Dalam pakta integritas tersebut, parpol berkomitmen untuk tidak lagi mencalonkan para mantan koruptor sebagai caleg.

“Kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) malam.