Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno cepat memberikan tanggapannya terhadap pernyataan petinggi partai Gerindra yang mengusulkan agar partai Demokrat keluar dari koalisi Adil Makmur. Sandiaga menilai hal tersebut sangat tidak fair. Sandiaga pun memiliki usul lain atas sikap Gerinda depak Demokrat yang sedang ramai dibahas ini.
Sandiagan berujar bahwa aksi partai Demokrat belakang ini memang sangat disayangkan karena menjalin komunikasi dengan kubu rival diseberang akan tetapi akan sangat tidak baik bisa meminta Demokrat untuk keluar dari koalisi.
Permintaan agar Demokrat keluar dari koalisi Adil Makmur pertama kali dinyatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. Arief menilai kalau elit partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut sudah tidak sejalan dengan kubu Prabowo – Sandi.
Sandiaga menyampaikan kalau sampai saat ini Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN masih berada dijalan yang sama, tujuan yang sama, yaitu memenangkan Prabowo – Sandi pada pilpres 2019.
“Saya sangat menyayangkan, mengkritik tajam ucapan seperti itu di bulan suci Ramadan, karena itu tak sesuai dengan kenyataan,” kata Sandi di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2019).
“Kenyataan kami sangat solid dan sudah dikonfirmasi para sekjen bahwa Koalisi Indonesia Adil Makmur solid,” ucap Sandi.
Apa yang dikatakan oleh Arief Poyuono dianggap telah bertentangan dengan semangat para partai koalisi. “Ungkapan seperti itu adalah ungkapan yang bertentangan dengan spirit kebersamaan,” kata Sandi menandaskan.
Demokrat tetap dikoalisi sampai habis
Sebelumnya melalui Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean telah memberikan pernyataan kalau hingga saat ini demokrat masih tetap berada dan bekerjasama dengan Koalisi Adil Makmur.
Namun pada saat yang bersamaan Ferdinand juga mengatakan dengan hasil rekapitulasi pemilu yang hampir rampung oleh pihak KPU maka kelanjutan dari koalisi Adil Makmur sudah lebih jelas.
Ferdinand berujar kalau pasangan nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf dinyatakan menang pada pilpres 2019 maka secara otomatis kerjasama partainya dikoalisi Adil Makmur pun berakhir.
Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan. “Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi berakhir,” kata Ferdinand di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2019.
Source: Liputan6