Sandiaga senggol kebijakan perikanan RI, Sandiaga sindir kebijakan KKP Susi Pudjiastuti

Calon Wakil Presiden dari pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga kembali membuat pernyataan yang menyenggol pemerintah kali ini yang disenggol adalah Kementrian Perikanan RI

Sandiga Salahuddin uni kembali menyenggol kebijakan perikanan pemerintahan RI. Ketika mengunjungi salah satu tempat pelelangan ikan di Tegal Sari.

Sandiaga didampingi oleh mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said pada Kamis 25/10/2018 secara blak-blakan langsung menyinggung kebijakan perikanan.

Tanpa basa basi salah satu nelayana bernama Sumarso langsung mendekati Sandiaga dan curhat mengenai keadaan mereka disana terkait kondisi perikanan di Tegalsari.

Sandi yang melayani curhat dari warga kembali memberikan janji untuk mencari dan memperbaiki nasib nelayan termasuk perizinan yang lama.

“Pak Sandi harus berjanji jika terpilih harus memperbaiki nasib nelayan. Termasuk perizinan yang lama dan dibolehkannya kembali penggunaan cantrang. Cantrang ramah lingkungan kok,” kata Sumarso.

“Pak haji Sumarso, saya tidak berani memberikan janji, karena akan ditagih di dunia dan di akhirat. Tapi jika terpilih percayalah, kebijakan di bidang perikanan akan kami permudah, bukan sebaliknya jangan malah mempersulit hidup para nelayan,” jawab Sandiaga. Seperti dilansir Antara.

Sementara itu Sudirman yang turut mendampingi Sandiaga tampak turut berdialog bersama Sandiaga dengan nelayan terkait hal yang sama.

Dikatakan bahwa pelarangan cantrang ini sangat merugikan warga khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Meski pelarangan ini karena penggunaan cantrang dianggap tidak ramah lingkungan.

“Saya mendengar dari para nelayan Tegal, akibat pelarangan cantrang, bukan saja membuat mereka was-was melaut karena takut ditindak aparat, tapi juga industri pengolahan ikan banyak yang tutup,” kata Sudirman.

Hal tersebut memberikan efek domino kepada seluruh wargar secara keseluruhan dan dampaknya sampai ribuan keluarga dan minimnya lapangan pekerjaan.

“Daya beli keluarga mereka menurun, belum lagi soal surat izin yang sampai sekarang mereka keluhkan,” katanya.

Sudirman yang kini menjabat sebagai caleg DPR-RI Tegal mengatakan bahwa nelayan adalah salah satu pilar ekonomi yang bisa memperbaiki keadaan ekonomi saat ini.

Nelayan juga bisa menjadi profesi terdepan yang bisa diandalkan pemerintah sebagai pilar ekonomi nasional kedepannya.

“Kita akan mencari solusi permanen, solusi win win yang tidak melanggar hukum agar nelayan melaut dengan tenang,” kata Sudirman.

Lihat Juga : Sandiaga janjikan penghapusan sistem outsourcing

Sandiaga berjanji mempermudah izin nelayan

Sandiaga berjanji mempermudah izin nelayan

Sebelumnya sebenarnya Sandiaga sudah pernah memberikan janji untuk mempermudah izin nelayan untuk melaut.

Pernyataan Sandiaga tersebut dikeluarkan ketika menanggapi keluhan warga dilokasi yang mengatakan sulit mengurus izin untuk keluar melaut.

“Saya berjanji akan memangkas birokrasi ini agar SIPI bisa diterbitkan secepat-cepatnya khususnya untuk para nelayan yang melaut,” kata dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti sebelumnya sudah sempat geram dan berang terkait statement dari Sandiaga ini.

Ujaran Sandiaga ketika berkampanye ini dinilai sangat tidak mendidik bahkan Susi berani menantang Sandiaga untuk membuktikan ucapannya tersebut.

Susi kembali menerangkan bahwa sejak 7 November 2014 Kementrian sudah bebaskan seluruh nelayan dengan kapal dibawah 10GT. Sebagaian kapal yang wajib berizin adalah yang berkapasitas 10GT dan untuk kapal diatas 30GT harus urus izin kepusat.

Beberapa waktu setelahnya Sandiaga telah memberikan pernyataan resmi dan meralat ucapanya tersebut.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengakui bahwa dibawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti KKP sudah memberikan banyak kemudahan bagi para nelayan. Sandiaga senggol kebijakan perikanan