Tim Kampanye Nasional, Jokowi-Ma’ruf meminta penjelasan resmi kepada penyelenggara pemilu atas alasan DPT data pemilih tetap stagnan.
Wakil Direktur Departemen Saksi TKN Jokowi-Ma’ruf, I Gustu Putu Artha mencatat ada sekitar 198.1juta pemilih berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum.
Data tersebut adalah yang terbaru setelah pemutakhiran data pada 28 provinsi. Angka ini dipertanyakan karena data tersebut tidak jauh berbeda dengan data tahun 2014 yaitu terdapat 188.2juta DPT.
Pada 2004 saja KPU sudah menyatakan ada sekitara 150.6 juta pemilih tetap. Jumlah tersebut naik 17 persen atau 25.7juta menjadi 176juta pada 2009.
Kemudian pada 2014 jumlah DPT mengalami peningkatan kembali yaitu 11.9 juta menjadi 118.2 juta.
Putu melihat angka DPT yang stagnan pada tahun politik kali ini patut dipertanyakan karena biasanya setiap tahun selalu bertambah pesat.
Namun pertambahan DPT tahun politik kali ini data pemilih tetap malah bertambah sedikit saja.
Menurut Putu tim kampanye Jokowi-Ma’ruf wajar mempertanyakan hal tersebut dan berkepentingan untuk menerima penjelasan dari penyelenggara pemilu terkait anomali ini.
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf tidak ingin hal sekecil apapun bisa dimanfaat kan menjadi kecurangan terlebih DPT tahun ini hanya bertambah sedikit saja.
Penjelasan yang diminta oleh kubu Jokowi perihal data pemilih tetap stagnan karena ini berpotensi menimbulkan masalah kedepannya.
Salah satunya adalah layanan KTP yang terlambat artinya para pemilih belum bisa memilih karena tidak memiliki KTP.
Faktor lainnya adalah faktor politik. Putu menjelaskan sebagaimana hal ini pernah terjadi pada pemilihan kepada daerah DKI Jakarta.
Pemilih terdaftar di Pilpres 2014 malah rata-rata tidak terdaftar di Pilkada DKI Jakarta. Saat ini Putu langsung menyaksikan terdapat 30 pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih di Jakarta Barat.
“Jadi seolah-olah lima tahun itu tidak terjadi penambahan jumlah DPT,” kata dia.
“Saya meyakini itu ada kerja kerja politik di level bawah, yang men-check out mereka sebagai pemilih,” ujarnya.
Usul kubu Jokowi terkiat DPT stagnan
Putu pun memberikan saran dan usul agar penyelenggara pemilu mengadakan survei untuk menjelaskan angka DPT yang stagnan ini untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari.
“Kemudian relatif kurang update teknologi IT-nya KPU,” kata Komisioner KPU 2009-2012 itu.
“Riset sederhana, ambil beberapa desa sebagai sampel dan bandingkan dengan 2014,” ujarnya.
Putu khawatir, jika penyelenggara pemilu tak menjelaskan, maka hasil pemilu 2019 tidak dianggap sah.
“Atau orang menggugat hasil pemilu 2014 tidak sah karena DPT-nya lebih tinggi dibandingkan yang sekarang,” kata dia. TKN tak ingin kemungkinan kemenangan Jokowi-Ma’ruf terancam.
“Ini kan penyelenggara negara harus tajam kenapa ada pertambahan atau pengurangan signifikan,” kata dia.
Baca Juga : Netral di pemilu 2019, Demokrat dinilai bela Jokowi, apa kata Sandi ?