Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 ramai dibahas, salah satunya anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar yang menjadi pertanyaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital, tapi tidak smart. Akibatnya, masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun.

“Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let’s do it in a smart way,” ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Artikel Terkait

Menurut Anies, sistem yang smart bisa mengoreksi kesalahan memasukkan data. Dengan demikian, kemungkinan munculnya anggaran yang aneh akan bisa dikurangi.

“Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual,” ucap Anies.

Anies menjelaskan sistem yang dia maksud. Dengan logika algoritma, Anies yakin sistem itu bisa tercipta.

“Begitu ada masalah langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Ini tinggal dibuat algoritma aja, ‘if’ item-nya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harganya Rp 20 ribu, Rp 30 ribu, terus totalnya mencapai puluhan miliar, pasti ada salah. Harusnya ditolak itu sama sistem,” ujar Anies.

Heboh Lem Aibon Kini Rencana Anggaran DKI 2020 Tak Bisa Diakses

Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pagi ini tidak bisa diakses di situs APBD DKI. PSI pun memprotes.

Kemarin, rencana KUA PPAS 2020 masih bisa dibuka lewat halaman utama situs APBD DKI. Namun, kini tidak ada pilihan ‘2020’ di halaman utamanya. Saat laman https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4 dibuka, muncul tulisan ‘Info Jadwal belum ada yang dipublikasikan’.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Sarana Aditya, meminta akses dibuka lagi. Menurutnya, Gubernur DKI Anies Baswedan membuat kesalahan fatal bila hendak menutupi anggaran.

“Saya minta hari ini juga website apbd.jakarta.go.id yang memuat data rincian komponen usulan APBD 2020 segera dibuka lagi. Kesalahan fatal kalau Gubernur mau menutup-nutupi. Kalau ada data yang terbaru, segera tampilkan saja. Jangan Gubernur bermain opini, kami minta buka datanya!” kata William dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).